Wamena – Pemerintah bersama tokoh adat, tokoh agama, unsur gereja, TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat menyatakan konflik antar suku yang terjadi di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, telah berakhir dan situasi keamanan mulai berangsur kondusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa pemerintah kini memfokuskan langkah pada pemulihan masyarakat terdampak serta penataan stabilitas pemerintahan daerah.
“Konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” kata Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Wamena, Sabtu (16/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta pimpinan gereja.
Konflik yang terjadi pada Jumat (15/5/2026) dilaporkan melibatkan kelompok masyarakat dari Suku Dani dan Suku Kurima. Pemerintah daerah bersama tokoh adat dan keagamaan bergerak cepat melakukan mediasi guna mencegah konflik meluas.
Dalam hasil rapat bersama pemerintah, gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LMA, dan MRP, seluruh pihak sepakat menghentikan pertikaian mulai Sabtu (16/5/2026). Massa dari masing-masing kelompok akan dipulangkan kembali ke daerah asal secara bertahap.
Pimpinan gereja dan tokoh masyarakat juga mengajak seluruh warga untuk kembali membangun semangat persaudaraan, perdamaian, dan cinta kasih demi menjaga stabilitas sosial di wilayah Papua Pegunungan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri disebut akan menyiapkan regulasi daerah berupa perdasus dan perdasi guna memperkuat mekanisme pencegahan konflik di masa mendatang. Selain itu, aparat penegak hukum akan mengedepankan hukum positif terhadap setiap pelaku kekerasan maupun provokator yang memicu pertikaian.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo juga disebut memberikan bantuan dana sebesar Rp1 miliar untuk penanganan pengungsi dan masyarakat terdampak konflik.
Dalam kesempatan terpisah, Elisabet Mifa Kogoya Ketua Yayasan Misi Tabur Tuai dan Tim Doa 8 Mendominasi Papua Pegunungan meminta masyarakat menghentikan saling tuding dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Ia menegaskan bahwa berbagai isu provokatif maupun berita hoaks hanya akan memperkeruh suasana serta menghambat proses perdamaian.
Sementara itu, pemerintah dan aparat keamanan masih melakukan pendataan korban serta pemulihan situasi di sejumlah titik terdampak. Warga diimbau tetap tenang, kembali beribadah dengan damai pada Minggu (17/5/2026), dan mulai beraktivitas normal secara bertahap.
Di tengah proses penanganan konflik, perhatian juga tertuju pada musibah putusnya Jembatan Uwe yang dilaporkan merenggut 33 korban jiwa. Hingga saat ini, 22 korban telah ditemukan, sementara 11 lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan SAR dan TNI.
Tokoh gereja dari Badan Pekerja Klasis Lembah Balim Wamena mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan mengedepankan dialog damai sebagai jalan utama menyelesaikan persoalan sosial di Papua Pegunungan. (BW)
