Bandung – Profesor Dr. Sutan Nasomal SH MH meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak sembarangan menyetujui apabila terdapat pengajuan kebijakan jalan provinsi berbayar di wilayah Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi dan menurunnya daya beli.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional dari kantornya di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (13/5/2025) melalui sambungan telepon seluler.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau benar ada wacana jalan provinsi berbayar di Jawa Barat, saya berharap Presiden RI jangan langsung menyetujui. Jalan tol berbayar saja selama ini sudah cukup memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat kembali dibebani dengan kebijakan baru yang semakin menyulitkan,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom yang juga Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia (Association Of Young Indonesian Advocate) itu menilai, kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih. Daya beli masyarakat di pasar tradisional masih rendah dan banyak masyarakat kecil yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi saat ini telah memberikan dampak psikologis dan ekonomi kepada masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah di Jawa Barat.
“Saat ini masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Banyak pasar tradisional sepi, pendapatan masyarakat menurun, dan kondisi ini memicu meningkatnya stres di tengah masyarakat,” katanya.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang mampu menghadirkan solusi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menambah beban melalui kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat kecil.
“Pemimpin harus memiliki ilmu keseimbangan dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap kebijakan. Masyarakat tidak meminta hal yang berlebihan. Mereka hanya ingin pekerjaan tersedia, penghasilan membaik, anak-anak tetap sekolah, dan kehidupan berjalan aman serta layak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak kebijakan jalan berbayar dapat memicu kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok karena meningkatnya biaya distribusi. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin mempersulit kehidupan masyarakat kecil.
“Kalau jalan provinsi sampai berbayar, otomatis biaya distribusi barang naik dan harga kebutuhan pokok bisa ikut meningkat. Ini sangat berpotensi menambah angka kemiskinan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal meminta Presiden RI bersikap tegas terhadap kepala daerah yang dinilai tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan justru melahirkan kebijakan yang menambah kesulitan rakyat.
“Sikap tegas Presiden RI sangat dinantikan masyarakat Jawa Barat. Pemerintah daerah harus benar-benar hadir membantu masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi, bukan malah menambah beban baru,” tegasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal SH MH
