Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

- Penulis

Jumat, 13 November 2026 - 10:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menertibkan perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare. Langkah penertiban dikelompokkan ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi lahan dan hasil evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Penanganannya bervariasi, ada pencabutan sebagian Hak Guna Usaha (HGU), hingga pencabutan seluruh HGU bagi perusahaan yang masuk dalam kluster pertama.

“Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya,” ungkap Menteri Nusron, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta pada Senin (09/11/2026).

Pencabutan seluruh HGU pada klaster pertama didasarkan pada tingkat kebakaran yang melebihi 50%, kejadian kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, dan ada pelanggaran terhadap diktum Surat Keputusan (SK) pemberian hak. “Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” kata Menteri Nusron.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di klaster kedua terdapat satu perusahaan, yaitu PT BSLT, yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan, negara akan mengambil alih lahan eks PT BSLT seluas 2.300 hektare. Kemudian, pada klaster ketiga adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan dalam klaster ketiga tersebut. Evaluasi terhadap IUP perusahaan terkait juga akan direkomendasikan oleh Menteri Nusron kepada Menteri Dalam Negeri bersama pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Baca Juga:  Apel Pagi Ingatkan Semangat Kerja dan Kesehatan Pegawai

“Yang masuk ke dalam klaster (tiga) ini, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AER seluas 5.134 hektare. Pertimbangannya sama, kejadian berulang, sarana perasaan tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif, jadi izin usaha perkebunan, tapi belum ada perkebunannya,” terang Menteri Nusron.

Untuk perusahaan dalam klaster keempat, Kementerian ATR/BPN akan melakukan pencabutan sebagian HGU. Perusahaan yang masuk pada klaster ini jadi perusahaan kedelapan yang masuk dalam daftar total 11 penindakan. “Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya kurang dari 50%, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510,26 hektare. Jadi ada delapan yang kita tindak,” ujarnya.

Klaster kelima atau yang terakhir, masih dalam proses pengkajian dan pendalaman teknis untuk menentukan bentuk penindakan. “Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API, dan kemudian PT JMS sedang kita lakukan pendalaman, apakah pencabutannya semua atau sebagian sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” pungkas Menteri Nusron. (LS/FA)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
*Humas Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel ayoviralkan.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya
Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat
Sertipikat PTSL Diserahkan, Warga Kertosari Miliki Kepastian Hukum
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan Kantor Pertanahan KabupatenbTemanggung
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:54 WIB

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya

Sabtu, 21 November 2026 - 11:52 WIB

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 10:53 WIB

Sertipikat PTSL Diserahkan, Warga Kertosari Miliki Kepastian Hukum

Jumat, 20 November 2026 - 08:15 WIB

Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Kamis, 19 November 2026 - 18:40 WIB

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Berita Terbaru