Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat

- Penulis

Sabtu, 21 November 2026 - 11:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung – Keharusan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengambil geotagging, yang diterapkan sejak adanya program Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari, sempat dinilai jadi kendala bagi sebagian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah beberapa bulan mencoba bekerja dengan mekanisme baru itu, manfaatnya mulai dirasakan para PPAT. Penerapan geotagging dalam proses peralihan hak justru menjadi hal yang dinilai positif oleh PPAT.

“Di awal implementasi memang kaget ya. Kalau sebelumnya kita ga semua proses peralihannya ke lapangan, biasanya untuk tanah yang overlap aja. Jadi waktu awal-awal (diterapkan, red) iya kaget, pengecekan harus ke lapangan dulu,” ungkap Herlina, staf PPAT di Lampung saat ditemui di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung pada Rabu (18/11/2026).

Seiring berjalannya waktu, Herlina mulai terbiasa dengan mekanisme tersebut. Ia justru melihat pengecekan langsung memberikan pemahaman lebih baik terhadap kondisi fisik dan titik lokasi bidang tanah yang diproses. “Menurut saya lebih banyak positifnya (penerapan geotagging, red) ini,” tuturnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perubahan perspektif soal geotagging juga dialami oleh Eka Chandre (34), PPAT di Kota Bandar Lampung. Kewajiban untuk terjun ke lokasi tanah secara langsung awalnya terasa menyulitkan dirinya. “Di awal memang sempat merasa agak ribet, tapi setelah dipelajari, kita pahami sistemnya, alhamdulillah saya ngerasa ga ada kendala ya setelah kita tahu prosedurnya, tata caranya begitu,” tuturnya.

Baca Juga:  Hadiri Perayaan Paskah Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Paskah Membangun Semangat Kebangkitan Bangsa

Sekarang ini Eka Chandre justru menilai geotagging itu bisa membantu menjaga kesesuaian antara kondisi fisik di lapangan dengan data dalam sertipikat tanah. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menekan risiko tumpang tindih maupun ketidaksesuaian data pertanahan. “Makin ke sini saya merasa manfaatnya sangat-sangat kelihatan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PPAT wajib melakukan pengecekan sertipikat melalui Kantor Pertanahan (Kantah) di lokasi bidang tanah tersebut berada. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian data pada sertipikat yang menjadi objek peralihan hak dengan data yang ada di pangkalan data Kementerian ATR/BPN.

Dengan program PERINTIS 10 Hari, Kementerian ATR/BPN menargetkan percepatan dalam proses peralihan hak atas tanah. Keseluruhan proses peralihan hak ditargetkan selesai dalam 10 hari, mulai dari proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah tingkat daerah yang mengelola pendapatan daerah selesai maksimal 3 hari, proses di PPAT maksimal 2 hari, dan proses di Kantah selesai maksimal 5 hari. (LS/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#PERINTIS10Hari

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
*Humas Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel ayoviralkan.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya
Sertipikat PTSL Diserahkan, Warga Kertosari Miliki Kepastian Hukum
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan Kantor Pertanahan KabupatenbTemanggung
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN
Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:54 WIB

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya

Sabtu, 21 November 2026 - 11:52 WIB

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 10:53 WIB

Sertipikat PTSL Diserahkan, Warga Kertosari Miliki Kepastian Hukum

Jumat, 20 November 2026 - 08:15 WIB

Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Kamis, 19 November 2026 - 18:40 WIB

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Berita Terbaru