ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
PASAMAN BARAT — Ayoviralkan.Com_Kecelakaan saat banjir di badan Jalan Nasional ruas Simpang Empat–Ujung Gading, Minggu lalu, yang menewaskan seorang warga Pasaman Barat, langsung mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pemerintah memberikan penghargaan kepada warga yang menyelamatkan korban sekaligus melalui Dinas PUPR melakukan pemagaran terhadap lubang drainase yang menjadi lokasi kecelakaan.
Namun, respons cepat tersebut justru memunculkan pertanyaan serius mengenai pola kerja dan keseriusan pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat.
Ketua Umum Persatuan Aksi Mahasiswa Pasaman Barat (PAM Pasbar), Odius Efendi, menilai langkah tersebut memperlihatkan gejala Reactive Governance Syndrome, yakni pola tata kelola pemerintahan yang lebih sibuk menangani akibat daripada mengantisipasi penyebab persoalan.
Menurutnya, pemerintah seolah baru menemukan urgensi untuk bertindak setelah sebuah persoalan merenggut korban jiwa dan menjadi perhatian publik.
Berdasarkan temuan PAM Pasbar di lapangan, terdapat lubang jalan lain yang menganga dengan jarak kurang dari 500 meter dari lokasi kecelakaan. Ironisnya, lubang tersebut belum mendapatkan penanganan serupa dan masih berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Hari ini kita dipertontonkan sebuah fenomena pemerintahan yang lebih sibuk mengobati daripada mencegah. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, ini merupakan gejala Reactive Governance Syndrome. Bayangkan, kurang dari 500 meter dari lokasi yang telah menelan korban jiwa, terdapat lubang jalan lain yang menganga. Apakah pemerintah harus menunggu ada korban berikutnya sebelum mengambil tindakan?” tegas Odius.
PAM Pasbar menilai, perbedaan perlakuan antara lubang yang telah merenggut nyawa warga dan lubang lain yang masih dibiarkan terbuka menunjukkan bahwa respons pemerintah belum mencerminkan pendekatan keselamatan publik yang menyeluruh.
Menurut Odius, pemagaran di lokasi kecelakaan memang patut diapresiasi sebagai langkah pengamanan darurat. Namun, tindakan tersebut tidak boleh menjadi sekadar respons simbolis untuk meredam kritik dan tekanan publik, sementara persoalan mendasar berupa lemahnya pengawasan serta pemeliharaan infrastruktur jalan masih dibiarkan.
“Kalau pemerintah benar-benar serius melakukan pembenahan, kematian seorang warga akibat persoalan infrastruktur seharusnya menjadi tamparan keras bagi seluruh jajaran pemerintahan. Jangan hanya memperbaiki titik yang sudah menjadi sorotan. Tinjau seluruh ruas jalan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Bahkan tanpa sorotan media sekalipun, pemerintah tetap berkewajiban bekerja dan mencegah jatuhnya korban berikutnya,” sambungnya.
Lebih jauh, Odius menilai persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari buruknya konsistensi pemerintah dalam merespons persoalan infrastruktur dan keselamatan masyarakat di Pasaman Barat.
Ia mengingatkan, sebelumnya masyarakat juga dihadapkan pada tragedi meninggalnya seorang bayi di Rura Patontang yang berkaitan dengan persoalan akses infrastruktur. Namun, tragedi tersebut belum cukup menjadi momentum untuk menghadirkan pembenahan infrastruktur yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Minggu lalu, seorang ayah kembali kehilangan nyawa di jalan nasional akibat kondisi infrastruktur yang membahayakan.
“Seorang bayi telah menjadi korban dari persoalan akses infrastruktur di Rura Patontang, tetapi persoalan mendasarnya belum juga terselesaikan secara memadai. Minggu lalu seorang ayah kehilangan nyawa di jalan nasional. Berapa banyak lagi nyawa yang harus menjadi tumbal sebelum pemerintah mengubah cara berpikir dan cara kerjanya?” ujarnya.
PAM Pasbar menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tidak boleh bergantung pada viralitas sebuah peristiwa, sorotan media, ataupun tekanan demonstrasi. Pemerintah seharusnya hadir melalui sistem pengawasan, pemeliharaan, mitigasi risiko, dan respons pencegahan yang terukur.
Odius juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkoordinasi dengan instansi penyelenggara jalan nasional untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap titik-titik rawan kecelakaan, lebih-lebih pada ruas jalan yang terdampak banjir dan bencana sejenis.
Sebab, pemerintahan yang baik bukanlah pemerintahan yang paling cepat bertindak setelah rakyat menjadi korban, melainkan pemerintahan yang mampu memastikan rakyat tidak perlu menjadi korban agar pemerintah mau bertindak.
Editor : Eka Saputra.



